Tiga Tahap Strategi Fase Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda di Lampung

BERBAGAI bantuan berhasil tersalurkan untuk para korban bencana Tsunami Selat Sunda, khususnya daerah Lampung Selatan berkat kerja sama apik antara perusahaan swasta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Dalam tempo singkat, pebisnis, lembaga negara, dan wakil Pemerintah merapat ke posko Penanganan Darurat Bencana Tsunami yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Lampung Selatan.

Nanang Ermanto, Plt. Bupati Lampung Selatan, menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta yang telah bahu-membahu dan bergerak sehingga pemerintah tak merasa sendiri menangani penanggulangan dampak bencana.

“Dengan kebersamaan dan bantuan dari banyak pihak, saat ini pemerintah sudah bisa mengatasi masalah logistik khususnya makanan untuk para korban,” ujarnya.

Terlebih lagi, dalam waktu yang sangat cepat pula, koordinasi dan keputusan ditetapkan dalam rangka merumuskan strategi fase penanganan bencana.

Fase pertama, tanggap darurat. Fase ini masalah logistik sementara ini sudah teratasi, bantuan kesehatan dan perlengkapan belajar untuk anak-anak yang masih sekolah masih menjadi perhatian.

Fase kedua, pemulihan pasca-tanggap darurat. Fase yang menyediakan shelter alias penampungan sementara untuk para pengungsi, termasuk ruang ibadah, tempat mandi-cuci-kakus (MCK), serta edukasi yang diperlukan bagi masyarakat terdampak direlokasi.

Di samping faktor sosial, fase ini juga fokus pada pemulihan sektor ekonomi seperti pencarian ide inovatif sehingga memampukan masyarakat terdampak bisa memulai lagi bisnisnya dan kegiatan ekonominya. Misalnya saja, pembentukan kelompok belajar pembentukan bisnis skala usaha kecil menengah (UKM), termasuk pendampingan dan bantuan awal merintis usaha.

Untuk memulai tahap pemulihan, akan diperlukan akademisi. Keterlibatan universitas dan perguruan tinggi di Lampung sangat diperlukan. Sehingga, diperlukan juga rapat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan universitas.

“Fase ketiga, pembangunan kembali. Tahap ini memerlukan lahan untuk relokasi yang posisinya di daerah yang lebih tinggi dari kawasan dataran rendah, terutama wilayah pantai. Selain itu, fase ini juga akan fokus pada aspek penataan lingkungan hidup. ," ujar Freddy SM, Sekretaris Daerah Pemkab Lampung Selatan.

"Pembangunan rumah sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU. Fase ketiga ini akan dibahas lebih lanjut setelah ada pemetaan dan data pemerintah yang bekerja-sama dengan akademisi," imbuh Freddy.

Uluran tangan semua pihak

Hadir di rapat koordinasi di Posko Penanganan Darurat Bencana Tsunami, Lampung Selatan, Kamis (28/12), antara lain Plt. Bupati beserja jajaran, Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung, Ketua Forum CSR Lampung Selatan, Koordinator Lapangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peduli Bencana Tsunami, Perusahaan BUMN, serta para wakil perusahaan swasta. Ketua Forum CSR Lampung Saptarini bercerita, bencana telah menggerakkan semua pihak bergerak, tanpa kecuali.

Forum CSR Lampung, kata Saptarini, mengapresiasi segala bantuan, apapun itu bentuknya. Bantuan tidak pernah bisa dinilai oleh rupiah saja. Tetapi, semangat yang digerakkan oleh hati nurani terhadap sesama inilah yang perlu kita apresiasi. "Bahkan tenaga relawan yang turun ke lapangan, kami sangat berterima-kasih," tegasnya.

Oleh karena itulah, nilai bantuan yang hingga tanggal 26/01 ditaksir sekitar Rp 1.209.034.000 itu hanyalah angka-angka yang jika dibandingkan dengan uluran tangan banyak pihak, tentu bisa saja lebih besar. Sangat tidak bisa dihitung dan dibandingkan dengan nilai rupiah.

Arif Fathullah, salah satu peserta rapat, bilang, tipe penanggulangan bencana di Lampung berbeda dengan dengan bencana tsunami di daerah lain. Sebab, penyebabnya juga berbeda.
“Tsunami tidak bisa diprediksi kapan Gunung Anak Krakatau akan berhenti beraktivitas. Diperlukan energi dan sumber daya yang panjang. Sementara, perusahaan punya keterbatasan. Jadi, walaupun perusahaan berkomitmen membantu, diperlukan strategi dan kekompakan dalam penanggulangan bencana akibat anak krakatau di Lampung,” ujarnya.

Tidak ada bantuan berupa uang

Hingga hari ini, setidaknya ada 36 perusahaan BUMN dan swasta, termasuk rumah sakit dan badan publik seperti BPJS Ketenagakerjaan yang kompak “mengulurkan tangannya” untuk Lampung Selatan. Jumlah perusahaan bisa juga bertambah. Total bantuan seluruhnya disalurkan berupa barang-barang logistik, makanan dan minuman, serta obat-obatan, selimut, perlengkapan ibadah, dan lain-lain.

Bantuan juga mengalir berupa penggunaan operasional alat berat, kendaraan, serta bantuan lain yang secara rupiah juga tak bisa dinilai dari pihak-pihak yang enggan disebut identitasnya. Jadi, imbuh Saptarini, kami juga merasa perlu menegaskan, tidak ada bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai.

“Ini untuk memudahkan koordinasi, mempercepat penyaluran bantuan dan menghindari risiko prasangka. Jangan sampai Pemerintah Daerah yang sudah bekerja dengan baik, malah dituduh macam-macam,” tegas dia.(*)

Pelaku Usaha Lampung Gerak Cepat Sinergi Bantu Korban Tsunami Selat Sunda

PASCA terjadi Tsunami Selat Sunda dan Gelombang Pasang di wilayah Banten dan Lampung Selatan yang terjadi pada Sabtu, 22 Desember 2018 lalu. Para pelaku usaha mulai dari BUMN hingga Swasta serentak bergerak cepat menyalurkan bantuan untuk para korban bencana. 

Bersama Forum CSR Lampung termasuk PTPN VII yang ditunjuk oleh holding PTPN III selaku koordinator program BUMN Peduli Tanggap Bencana Tsunami Lampung, bantuan mulai didistribusikan daerah bencana, khususnya yang berlokasi di Lampung Selatan dan daerah sekitar yang berdampak parah. 

Koordinator lapangan program BUMN Peduli Tanggap Bencana Tsunami Lampung Daniel Solikhin memaparkan, bantuan yang sudah disalurkan juga beragam sesuai dengan kebutuhan para korban dilokasi. Mulai dari sembako, kebutuhan balita, pakaian layak pakai, selimut, akses kesehatan obat-obatan hingga alat berat dan mobil untuk membantu evakuasi dalam proses distribusi bantuan.

Ketua Forum CSR Lampung Saptarini mengatakan, terimakasih atas sinergi tanggap darurat dari semua pihak bergerak cepat untuk para korban tsunami selat sunda.

"Dengan perannya masing - masing semoga dapat membantu saudara - saudara kita yang terkena dampak bencana dan secepatnya bisa kembali pulih khususnya untuk daerah Lampung Selatan dan sekitarnya,"harapnya. 

Dari perusahaan BUMN dan Badan Negara total ada 25 perusahaan, antara lain Askrindo, Bank BNI, Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, PT Bukit Asam, HK Kontraktor, Hutama Karya JTTS, IPC II Pelabuhan Panjang, Jamkrindo, Jasa Raharja Lampung, Kimia Farma, Pegadaian, Pelni, PT Pertamina, PT Perusahaaan Gas Negara Area Lampung, PLN UID Lampung, PTPN Gruop, Semen Baturaja, PT Telkom Area Lampung, PT WIKA Kontraktor, PT WIKA Precast, PT KAI Divre IV dan BPJS Ketenagakerjaan. 

Selanjutnya dari perusahaan swasta ada 17 perusahaan antara lain, PT Great Giant Pinapple, PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang, PT Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI), IHGMA Chapter Lampung, Indofood, JNE Bandar Lampung, PT Tunas Dwipa Matra, Keong Nusantara Abadi (Wongcoco), Lambang Jaya Group, Penamart Group, RS Advent, RS Graha Husada, RSIA AMC Metro, PT Sumber Indah Perkasa, PT United Tractors, YPGL, YPS. 

Rini melanjutkan, perkiraan jumlah bantuan  mencapai sementara sekitar Rp 1, 2 miliar dan hingga saat ini masih dalam proses pendataan. 

"Besar atau kecil bantuan tidak masalah, tapi sinergi ini juga akan jadi semangat yang saling menguatkan bersama korban dalam penanggulangan bencana, hingga sampai nanti pemulihan lebih cepat diatasi. Kita juga harus memikirkan pembangunan lokasi kembali pasca upaya tanggap darurat, agar ekonomi dan kehidupan masyarakat bisa cepat pulih," ujar Rini.

Kemudian, Ketua Pusat Studi CSR Universitas Bandar Lampung ini juga mengajak pelaku usaha lain untuk bersinergi bahu membahu membantu para korban dalam membantu pemulihan. Setelah ini perlu dipikirkan sarana dan prasarana para pengungsi dan anak-anak korban yang masih sekolah. 

"Dalam realisasinya pemerintah tidak bisa bergerak sendiri, perlu sinergi kerjasama semua pihak bahkan tidak hanya BUMN ataupun perusahaan besar, tetapi perusahaan kecil bahkan UKM tetap bisa ikut berkontribusi tanpa harus melihat besar kecilnya bantuan yang diberikan. Yang terpenting kita bisa saling sinergidapat terkoordinir dengan baik dan tidak jalan masing - masing sehingga distribusi bantuan lebih efektif dan tepat sasaran manfaatnya," tutup Rini(*)

Indomaret Bersama Sweety dan Softex Berikan Bantuan Renovasi Sekolah dan Beasiswa

SEBAGAI salah satu bentuk komitmen Indomaret dalam peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu. PT.Indomarco Prismatama Cabang Lampung bersama sweety & softex salurkan bantuan untuk sekolah di Pringsewu.

Bantuan tersebut berupa renovasi gedung sekolah meliputi Pengecetan atap, pemasangan keramik, pengecatan plafon, pengecatan tembok gedung & pagar serta beasiswa bagi siswa kurang mampu .

Melalui program corprate social responsibility (CSR) ini, sebanyak 70 pelajar   kurang mampu yang tersebar di  seluruh  kabupaten pringsewu ,masing-masing akan  mendapatkan beasiswa sebesar Rp 500 ribu per siswa . 

Bantuan renovasi sekolah diserahkan oleh Branch Manager Indomaret Cabang Lampung Henry yudi santosa kepada Bupati Kabupaten Pringsewu Hi.Sujadi saddat yang selanjutnya diserahkan langsung kepada Kepala Sekolah SDN 1 Gumukrejo bpk Muhammad Ali dan untuk bantuan Beasiswa diserahkan langsung kepada siswa/siswa penerima yang di saksikan oleh Dinas Pendidikan Kebudayaan Pringsewu, orang tua wali, Majelis Guru, Siswa/siswi SDN 1 Gumuk Rejo.

"Renovasi Sekolah dan Beasiswa Indomaret 2018 ini merupakan upaya mendukung pogram pemerintah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan yang bertujuan  mencerdaskan anak bangsa. Kami berharap dengan adanya CSR renovasi sekolah & beasiswa ini dapat bermanfaat untuk  mendukung sukses nya kegiatan belajar mengajar siswa/siswi disekolah.” Ujar Branch Manager Indomaret Cabang Lampung, Henry Yudi Sentosa 

Menurutnya, pemberian CSR ini  adalah bukti komitmen indomaret untuk terus berupaya memberikan yang terbaik buat  masyrakat sekitar khususnya siswa/siswi SDN 1 Gumukrejo Kabupaten Pringsewu .

Bupati Pringsewu, Sujadi Saddat dalam sambutanya mengapresiasi adanya program tersebut. Ia mengatakan dengan adanya CSR dari Indomaret ini sedikit banyak Sudah sangat membantu pogram pemerintah.

Semoga dengan adanya renovasi gedung sekolah siswa/siswi bisa lebih semangat belajar dan untuk siswa/siswi yang menerima bantuan beasiswa dapat terbantu.mudah mudahan indomaret kedepan semakin sukses dan dapat memperbanyak kegiatan kegiatan seperti ini. 

Sementara di tempat yang sama, Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Pringsewu Drs.Heri iswayudi.Mag mengucapkan banyak terimakasih kepada Indomaret & jajaran sponsor atas bantuan ini.

“Saya ucapkan terima kasih atas bantuan sarana & prasarana ini semoga dengan adanya bantuan ini dapat meningkatkan mutu & kualitas sekolah ini. saya & siswa siswi  akan berupaya  dengan sebaik-baiknya memakai & menjaga apa yang sudah diberikan ini,"katanya.(*)

Gubernur Jadi Narasumber SDGs Tingkat Nasional

GUBERNUR Lampung Muhammad Ridho Ficardo menjadi pembicara dalam acara Sustainable Development Goals (SDGs) Annual Conference di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Selasa (18/12/2018).

Gubernur menjadi narasumber dalam sesi Localizing SDGs Into Indonesian Context atau Melokalkan Pembangunan Berkelanjutan dalam Konteks Indonesia.

Dalam paparannya, Gubernur Ridho menjelaskan Posisi Lampung yang berada di Gerbang Sumatera yang strategis dan memiliki jumlah penduduk 9,5 juta jiwa terbesar kedua di Pulau Sumatera. Dengan kondisi itu Lampung tak terlepas dari permasalahan-permasalahan yang kompleks.

“Yang kami lakukan untuk mengakselerasi pembangunan tentunya berkaitan dengan kesejahteraan karena pada hakikatnya Pemerintahan Daerah hadir di tengah-tengah masyarakat di seluruh Republik Indonesia ini terkait dengan kepentingan nasional secara sederhana yaitu untuk menghadirkan kesejahteraan dalam arti luas yang tidak hanya bicara uang,” jelas Gubernur Ridho.

Ridho menjelaskan, dengan kondisi fiskal APBD yang terbatas, Pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya mengajak seluruh stake holder untuk berperan bersama membangun Lampung.

“Karena yang paling penting dalam kemajuan Pembangunan suatu daerah, salah satunya bergantung dari peran pelaku ekonomi dan swasta yang memiliki kepedulian tinggi untuk bersama-sama membangun hubungan mutual reliationship dengan masyarakat sambil mengembangkan usahanya. Maka salah satunya kami programkan Lampung Sustainable Award dengan program CSR,” jelas Gubernur Ridho.

Menurut Ridho, tujuan pemberian award itu untuk menghapus stigma di masyarakat khususnya dunia swasta bahwa CSR adalah kegiatan pemerintah yang memeras pihak swasta.

“Berangkat dari situasi tersebut, kami terus berupaya dalam menumbuhkan kepercayaan (trust) pihak swasta kepada Pemda. Mau program kita sudah bagus seperti apapun, apabila tidak mendapatkan kepercayaan dari stake holder utamanya pihak swasta maka apa yang kita programkan juga tidak akan berjalan secara maksimal,” ujar Gubernur Ridho.

Dalam memberikan nilai trust kepada pihak swasta, Gubernur Ridho menuturkan Pemprov Lampung hanya memberikan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan CSR, sedangkan dari sisi keuangan, pembiayaannya full semua dipegang dan dikelola oleh pihak swasta. Hal ini guna memunculkan kepercayaan terhadap Pemperintah Daerah.

“Oleh karena itu, kami mengajak seluruh stake holder terkait dalam membangun Provinsi Lampung, dengan memberikan pemahaman bahwa tidak akan mungkin jika hanya mengandalkan Pemerintah Daerah dalam kemajuan Provinsi Lampung, maka harus melibatkan multi sector berbagai pihak,” jelasnya.

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan Bappenas mempersiapkan strategi pembangunan nasional. Untuk itu, program-program strategis nasional ini harus bisa terlaksana di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seiring dengan program skala prioritas seorang gubernur terpilih dan bupati/wali kota terpilih," ucap Tjahjo.

Terkait kontribusi APBD dalam pembangunan daerah, Tjahjo mengingatkan agar pejabat di daerah menjauhi area rawan korupsi. Bahkan ia menyinggung soal anggota DPRD Malang yang dijerat KPK dalam kasus korupsi berjemaah terkait pengesahan RAPBD-P Kota Malang tahun 2015.

"Dalam konteks ini saya selalu mengingatkan kepada kepala daerah, kalau tidak ada kompromi pembahasan APBD dan rencana R-APBD dengan DPRD-nya, jangan dipaksakan, pakai aja peraturan gubernur, peraturan bupati-wali kota. Daripada seperti tetangganya ini, Mas Wakil Bupati Trenggalek, Malang, habis semua anggota DPRD-nya, Jambi besoknya habis anggota DPRD-nya provinsi semua, Sumatera Utara juga akan habis kena OTT KPK semua," sebut Tjahjo. (*)

Asia SR Rating Bukti Apresiasi Kontribusi SDGs

NATIONAL Center for Sustainability Reporting (NCSR) kembali menyelenggarakan Konferensi Praktisi Keberlanjutan (Sustainability Practitioner Conference) tahun ke 3. Kegiatan ini juga merupakan satu rangkaian dalam perhelatan Lampung Sustainbility Award yang digelar Tim Fasilitasi CSR Lampung bersama Forum CSR Lampung yang berlangsung di Novotel Bandar Lampung pada Sabtu, 8 Desember 2018.

Konferensi ini diikuti oleh 200 peserta dari dalam dan luar negeri. Turut memberikan sambutan Rektor Universitas Lampung, Prof .Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin M.P. yang merupakan penyelenggaraan konferensi yang berkolaborasi dengan Ikatan Praktisi Keberlanjutan Bersertifikat
(IPKB).

Diawali dengan penyerahan Trophy Asia Sustainability Reporting Rating 2018 kepada perusahan-perusahaan terbaik, yang telah berhasil mengkomunikasikan kinerja keberlanjutan kepada pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan.

“Melalui laporan keberlanjutan, kita dapat menilai sampai seberapa jauh perusahaan telah berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals,” kata Ali Darwin, Ketua NCSR, disela-sela acara konferensi.

"Ini adalah penghargaan tahun ke 14 yang dilakukan oleh NCSR. Tahun sebelumnya kita menyebutnya sebagai Sustainability Reporting Awards," kata Prof. Eko Ganis Ph.D selaku Ketua IPKB.

Tetapi lanjut Eko, mulai tahun ini kita merubah sistem nya dari Award menjadi Rating.

Menurut Ali Darwin, mulai sekarang, tidak ada lagi istilah Winner, Runner-up 1, Runner-up 2 seperti dalam sistem penghargaan tahun-tahun sebelumnya. Mulai tahun ini sistem tersebut dirubah menjadi Pemeringkatan (Rating).

Dan, karena pesertanya bukan saja dari Indonesia, tetapi juga dari negara-negara lainnya di Asia, maka brand name yang kita pakai adalah Asia Sustainability
Reporting Rating, disingkat Asia SR Rating.

Ini merupakan sistem pemeringkatan laporan keberlanjutan yang pertama di Asia. Hasil pemeringkatan dalam Asia SR Rating terdiri dari 4 peringkat; yaitu Platinum, Gold, Silver dan Bronze.

Tahun ini, proses penilaian laporan dilakukan oleh 76 assessor, yang merupakan dosen berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Mereka semuanya memiliki kompetensi sebagai assessor karena telah memiliki sertifikat spesialis laporan keberlanjutan yang dikeluarkan oleh NCSR.

Peserta Asia SR Rating tahun ini dari Indonesia tercatat 38 perusahaan, Bangladesh 2 perusahaan, Malaysia 6 perusahaan, Singapore 5 perusahaan dan Filipina 5 perusahaan.

Diharapkan dengan sistem pemeringkatan ini, nantinya akan semakin banyak perusahaan yang tertarik untuk mengikuti Asia SR Rating, apalagi jika hasil rating ini dapat digunakan oleh instansi lain seperti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menilai keandalan aspek lingkungan suatu perusahaan.

Hasil rating ini dapat juga digunakan oleh Bank dalam menilai sampai sejauh mana risiko lingkungan dan risiko sosial suatu perusahaan harus diperhitungkan dalam pemberian kredit misalnya.

Berikut daftar lengkap peringkat Asia SR Rating 2018 :

Peringkat Platinum: PT ANTAM Tbk, City Developments Limited (Singapore), First Philippine Holdings Corporation (Philippine), PT Pertamina Hulu Energi ONWJ (PHE ONWJ) , PT Perusahaan Gas Negara Tbk, PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Pupuk Kalimantan Timur, Sime Darby Plantation
Berhad (Malaysia), Telekom Malaysia Berhad ™ (Malaysia), PT Vale Indonesia Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

Peringkat Gold: PT Agincourt Resources, PT Austindo Nusantara Jaya Tbk., Bank Asia Limited (Bangladesh), PT Bank Bukopin Tbk, PT Bank CIMB Niaga, PT Bank Maybank Indonesia Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, PT Bio Farma (Persero), PT Bumi Resources Tbk, CapitaLand Limited (Singapore), CIMB Group Holdings Berhad (Malaysia), Energy Development Corporation (Philippine), PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk, PT Indonesia Power, PT Indo Tambangraya Megah Tbk, PT Kaltim Prima Coal Lembaga Pengembangan Masyarakat Amungme dan Kamoro (LPMAK), Malaysia Airports Holding Berhad (Malaysia), PT Perkebunan Nusantara XI, PT Pertamina (Persero), PT Pertamina EP Asset 4 Poleng Field, Prime Bank Limited (Bangladesh), Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu
Minyak dan Gas Bumi (SKK MIGAS), Singapore Telecommunications Limited (Singapore), SM Investments Corporation (Philippine), Star Energy Geothermal Wayang Windu Ltd, PT TIMAH Tbk, PT United Tractors Tbk.

Peringkat Silver: PT ABM Investama Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Cenviro Sdn Bhd (Malaysia), First Gen Corporation (Philippine), Halcyon Agri Corporation Limited (Singapore), Keppel Corporation Limited (Singapore), PT PELNI (Persero), PT Reswara Minergi Hartama

Peringkat Bronze: Asia Pulp & Paper, Aboitiz Equity Ventures, Inc (Philippine), PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk, BPJS Ketenagakerjaan, Genting Berhad (Malaysia), PT Pupuk Kujang, PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero). (*)

Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung- PLN Dukung Lampung Sustainability Award(LSA) 2018 dan Practitioner Conference (SPC) 2018

LAMPUNG Sustainability Award (LSA) merupakan ajang penganugrahan award yang diselenggarai oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan piagam dan penghargaan dari Gubernur Lampung bekerjasama dengan Forum CSR Lampung.

Tahun 2018 merupakan tahun ke-3 dilaksanakannya penganugrahan award kepada para penggiat Corporate Social Responsibility (CSR) dalam unit bisnisnya di Lampung.

Kegiatan ini rutin diadakan untuk memberikan apresiasi terhadap para pelaku usaha dalam menjaga komitmennya menjalankan
program CSR di Lampung.

Sementara itu, SPC berjalan beriringan dengan perhelatan Asia Sustainability Reporting Rating (ASR Rating) 2018 yang diinisiasi oleh NCSR. Tahun 2018 merupakan tahun pertama Asia Sustainability Reporting Rating (ASR Rating) 2018 yang sebelumnya bernama Sustainability Reporting Awards (SRA).

Acara ini telah diselenggarakan oleh
NCSR sejak tahun 2005. Tahun 2018 merupakan tahun ke 14 yang diadakan sebagai pengakuan dan penghargaan kepada perusahaan yang telah membuat Sustainability Report (SR) dengan peserta perusahaan dari berbagai negara di Asia.

Pada kegiatan yang berlangsung selama 2 hari yaitu pada tanggal 7-8 Desember 2018 bertempat di Hotel Novotel Lampung, tampak belasan UMKM Mitra Binaan Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung-PLN menggelar bazar dengan berbagai macam produk oleh-oleh khas Lampung berupa Keripik, Kopi, tapis, batik Lampung serta bebragai souvenir khas Lampung Lainnya. 

Salah satu pengelola Rumah Kreatif BUMN Bandar Lampung mengungkapkan selama 2 hari ini omset yang didapatkan UMKM cukup lumayan meski tidak terlalu besar tapi lumayan, menurut data yang dihimpun oleh RKB Bandar Lampung - PLN setiap UMKM setidaknya bisa membawa pulang Rp 400 ribu hingga Rp 7 jutaan, tentu saja ini merupakan salah satu strategi yang baik bagi UMKM memperkenlakan produknya  dengan tetap secara bersamaan mengenalkan produknya via digital marketing.

"Dalam berbagai kegitaan pasti ada peluang dan jaringan baru meski tidak terjual dalam jumlah yang banyak setidaknya akan ada jaringan baru yang bisa didapatkan, dengan catatan setiap UMKM yang ikut serta dalam berbagai kegiatan mau aktif berkomunikasi dan mempresentasikan keunikan produknya tidak sekedar jualan saja," ujar Ketua Pusat Studi CSR Saptarini ini.(*)

LSA 2018 : Jadikan Implementasi CSR Berkelanjutan Sebagai Dignity

PRAKTIK Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Perusahaan idealnya bersinergi dengan Target Pembangunan Berkelanjutan alias Sustainability Development Goals (SDGs). Demikian poin penting yang mengemuka dalam Lampung Sustainability Award (LSA) yang ke-3, di Hotel Novotel, Lampung, hari ini, Jumat (7/12).

LSA bertepatan dengan perhelatan The Fourteenth Sustainability Reporting Awards (SRA) dalam rangkaian The Third Sustainability Practitioner Conference yang menurut rencana berlangsung hingga Sabtu (8/12).

Acara penghargaan juga turut dihadiri Pejabat Universitas Lampung, Universitas Bandar Lampung, Ketua National Center for Sustainability Reporting (NCSR), dan Ketua Institute of Certified Sustainability Pratitioners (ICSP). Wakil-wakil perusahaan seperti Coca-Cola Amatil Indonesia, Nestle Indonesia, serta Great Giant Food juga mengisi acara Corporate Talks on Sustainable Development Goals (SDGs).

Di samping penghargaan, kegiatan utama lainnya yang tak kalah menarik adalah Pleno Session on Sustainable Development Goals (Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina). Hadir pula di acara beberapa akademisi, para ahli TJSL, serta wakil-wakil dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Yang menarik dari perhelatan LSA antara lain penambahan jumlah peserta dan program. Sebegai salah satu penyelenggara, Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung V. Saptarini, menjelaskan, LSA tahun ini terdapat penambahan jumlah peserta. Dua tahun lalu, peserta masih 21 perusahaan, lalu meningkat di tahun 2017 menjadi 29 perusahaan, belum termasuk para peserta dari pelaku Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Tahun ini, mencapai 31 peserta perusahaan dan badan publik, dua LSM, dan 12 UKM. Dari sisi jumlah program, tahun ini juga mengalami peningkatan, yaitu total mencapai 654 program, belum termasuk program-program yang dilaksanakan UKM. Tahun 2016, program masih sejumlah 512 program dan tahun 2017 sebanyak 479 program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan alias TJSL," ujar Rini, panggilan akrab Saptarini.

Pada LSA, penilaian terbagi menjadi dua entitas bisnis, yaitu tingkat perusahaan dan UKM. Untuk level perusahaan, terdapat lima poin utama penilaian, yaitu landasan kesinambungan program, pelaksanaan program, hasil dan dampak pelaksanaan program CSR bagi perusahaan, hasil pelaksanaan program CSR bagi masyarakat penerima manfaat, serta hasil pelaksanaan program CSR bagi pemerintah.

Sedangkan level UKM, terdapat tiga poin utama penilaian, antara lain landasan kesinambungan program, pelaksanaan program berkelanjutan, dan hasil dan dampak pelaksanaan usaha.

Secara garis besar, harapan dari dasar model penilaian sebenarnya mengacu pada dua hal. Pertama, praktik TJSL menjadi bagian dari visi dan misi entitas bisnis serta terintegrasi di dalam prospek dan target-target kinerja bisnis perusahaan.

Kedua, program-program TJSL para peserta bersinergi dengan Target Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainbility Development Goals (SDGs).

Catatan saja, SDGs secara resmi tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017, setelah Presiden Joko Widodo menghadiri Konfrensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 menyetujui penerapaan SDGs hingga tahun 2030.

Saptarini menambahkan, LSA tahun ini tidak menetapkan pemenang atau winner tetapi lebih kepada pemberian penghargaan atas komitmen telah melakukan CSR Pembangunan Berkelanjutan.

Meskipun demikian, LSA telah menetapkan nominator-nominator yang dasar penilaiannya berdasarkan laporan-laporan dan data yang masuk. "Sengaja tidak ada pemenang karena satu dua hal alasan teknis. Selain itu, dengan tujuan agar lebih fokus, penilaian lengkap, baik terhadap laporan maupun penilaian lapangan, akan berlangsung dua tahun sekali," tutur Rini.

Secara keseluruhan, ada 12 perusahaan, tiga UKM dan lembaga sosial, serta empat media massa Penerima Penghargaan.

Dalam bidang Sustainbility Development atau perusahaan yang sudah komitmen menerapkan pembangunan berkelanjutan,  Perusahan Penerima Penghargaan adalah PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang, PT Coca Cola Amatil Indonesia (CCAI) dan PT Great Giant Food.

Untuk bidang lingkungan adalah Tirta Investama Plant Tanggamus (Aqua) dengan tiga program. Yaitu konservasi, akses sanitasi, dan air bersih. Kemudian Grand Elhty dengan peranan mangrove dalam membangun keseimbangan lingkungan daerah pantai. Selanjutnya KPH Batutegi dalam pengelolaan hutan berkelanjutan berbasis masyarkat.

Kemudian untuk bidang sosial, PLN Distribusi Lampung dalam program lampu kita, bunga PLN, dan Bank Sampah. PT United Tractors dengan program UT School dan Posyandu Binaan. Terakhir, Bank Indonesia Perwakilan Lampung dengan program Indonesia Cerdas BI Corner, dan Program Beasiswa BI.

Sementara bidang ekonomi diraih Telkom Witel Lampung melalui program pinjaman bergulir kepada UKM Mitra Binaan Telkom dengan realisasi jasa tiga persen per tahun. PT Bukit Asam dengan program kemitraan untuk petani, serta PT Santosa Agrindo dengan program kemitraan bawang merah berkerjasama dengan Fakultas Pertanian Unila.

Selanjutnya, penghargaan tiga terbaik untuk katagori UKM dan lembaga sosial jatuh pada Sam Bordir (produksi tapis), Askha Jaya (keripik pisang), dan Kelompok Wanita Tani Mulia Lampung Tengah.

Terakhir, penghargaan untuk katagori media massa, diberikan kepada Radar Lampung, Lampung Post, Lampungpro, dan Tegar TV Lampung.

Terhadap laporan yang masuk tahun ini, lanjut Rini, setiap perusahaan atau kelompok tetap akan menerima feedback di mana evaluasi akan diberikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, Dinas Lingkungan Hidup (DLH), penanaman modal, sosial, pendidikan, Badan Pelatihan dan Pengembangan (Balitbang), pariwisata, Bappeda, ekonomi, dan lain sebagainya. Singkat kata, penilaian tahun ini hanya berdasarkan pada pemeriksaan data laporan dan tidak ada pemeriksaan lapangan.

Penilaian dilakukan terhadap relevansi program dengan keberlanjutan perusahaan dan manfaat kepada lingkungan dan sosial. Nilai lebih diberikan terhadap program yang dilakukan dengan sinergi ke Pemerintah.

"Nah, untuk tahun depan, barulah akan ada evaluasi ke lapangan dan data pendukung. Satu hal pasti, untuk tahun ini, para peserta sudah sangat konsisten melaksanakan program secara berkesinambungan atau berkelanjutan, meski para pelaksananya masih didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar," tegas Rini.(*)

Upaya OJK Dorong Penerapan SDGs Melalui Sustainability Finance

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 51/POJK.03/2017, tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Mulai tahun 2018, peraturan tersebut sudah diberlakukan pada Bank buku III, IV, dan Bank Asing.

Hal tersebut diungkapkan Akademisi Universitas Trisakti, Juniati Gunawan Ph.D., CSRA, dalam workshop tentang Sustainable Financing. Kegiatan ini, masih merupakan rangkaian kegiatan Lampung Sustainable Award (LSA) 2018, yang diselenggarakan di Center Stage Hotel Novotel Lampung, Sabtu (8/12).

Sustainable Finance atau keuangan berkelanjutan merupakan, dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkingan hidup.

Juniati melanjutkan, POJK Nomor 51/POJK.03/2017 tersebut juga akan diberlakukan untuk Bank I, II, dan instansi lainnya. "Kemudian pada 2020 hingga 2021, akan mulai diberlakukan juga untuk Perusahaan Terbuka (Tbk)," kata Juniati yang juga merupakan perwakilan OJK pusat.

Nantinya, sambung dia, dari masing-masing bank dan perusahaan wajib melampirkan sustainable report yang mendukung 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan. Dimana bank atau perusahaan harus dapat melakukan maping dari tujuan pembangunan berkelanjutan.

Khusus untuk perbankan, bentuk sustainable report atau laporan berkelanjutan dinilai bukan hanya direct impact, seperti penghematan kertas, atau efisiensi mesin. Tetapi harus lebih signifikan, seperti dalam pembiayaan kepada perusahaan yang menerapkan pembangunan berkelanjutan.

"Dalam penyusunan laporan berkelanjutan, berdasar dari Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) Perbankan, dan dalam proses pembuatanya Bank harus bersinergi dengan seluruh bagian departemen, misalnya departemen HRD, Acounting, dan lain-lain," katanya.

Dia melanjutkan, feed back dari perbankan yang sudah membuat sustainable finance yakni meningkatkan daya tarik investor karena adanya keterbukaan laporan keberlanjutan perusahaan. Selanjutnya, langkah yang harus dilakukan perbankan dalam menerapkan sustainable finance antara lain, bank harus mulai mengubah produk dan cara pemberian layanan.

Kemudian, meningkatkan kapasitas building, mengubah manajemen resiko dan tata kelola keberlanjutan. Yakni perlu adanya funsi departemen yang lebih tinggi untuk mendukung sustainable finance.

Berdasarkan temuan OJK selama ini, laporan berkelanjutan yang dibuat perbankan masih banyak yang 'copy-paste' dengan laporan berkelanjutan di tahun-tahun sebelumnya. "Selain itu, laporan juga tidak memerhatikan dampak material terhadap operasional bisnis, atau hanya sekedar dokumen yang tidak diimplementasikan," pungkasnya. (*)

56 Perusahaan Terima Penghargaan ASR

MASIH dalam rangka Lampung Sustainbility Award (LSA) dikemas dalam kegiatan yang bertepatan dengan perhelatan Asia Sustainability Reporting (ASR) dalam rangkaian The Third Sustainability Practitioner Conference yang menurut rencana berlangsung di Novotel Lampung pada Sabtu, 8 Desember 2018.

Acara penghargaan juga turut dihadiri Rektor Universitas Lampung Prof.Hasriadi Mat Akin, Universitas Bandar Lampung, Ketua National Center for Sustainability Reporting (NCSR) Dr. Ali Darwin, dan Ketua Institute of Certified Sustainability Pratitioners (ICSP) Prof Eco Ganis Sukoharsono. Wakil-wakil perusahaan seperti Coca-Cola Amatil Indonesia, Nestle Indonesia, serta Great Giant Food juga mengisi acara Corporate Talks on Sustainable Development Goals (SDGs).

Sebanyak 56 perusahaan menerima penghargaan Asia Sustainability Reporting (ASR).

Ke-56 perusahaan yang menerima Asia Sustainability Reporting (ASR) masing-masing terdiri dari kategori ASR Bronze Rating sebanyak 8 perusahaan, ASR Silver Rating (8 perusahaan), ASR Gold Rating (29 perusahaan) dan ASR Platinum Rating (11 perusahaan).

Disamping penghargaan, kegiatan utama lainnya yang tak kalah menarik adalah Pleno Session on Sustainable Development Goals Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Hadir pula di acara beberapa akademisi, para ahli para Praktisi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan serta wakil-wakil dari Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

Hadir Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Lampung Taufik Hidayat menyampaikan, kondisi Perekonomian Lampung saat ini pecapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung masuk 3 besar di Indonesia, daya saing 10 besar dengan pertumbuhan investasi cukup baik.

Tetapi kendali yang masih jadi tugas besar
pemerintah tingkat kemiskinan Lampung masih masuk dalam 3 besar dan IPM yang masih rendah. Dengan berbagai kendala yang masih dialami, Pemerintah masih terus mencoba lakukan berbagai sinergi khususnya dengan pelaku usaha dengan berbagai program pembangunan daerah.

Melalui komitmen SDGs, diharapkan pemerintah mampu satukan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan dengan tata kelola sineegi yang baik. Dalam tahapan SDGs diperlukam penguatan institusi, manajemen pengetahuan sustainbility lebih luas sam keterlibatan semua pihak dalam melakukan aksi pembangunan berkelanjutan.

Selanjutnya, paradigma perusahaan saat ini sudah bergeser dengan lebih paham dalam penerapan Sustainbility Development. Dari perusahaan yang hanya memikirkan kepentingan profit, saat ini sudah mulai memperhatikan Tanggung Jawab dan Lingkungan.

"Kami juga sangat mengapresiasi kegiatan Lampung Sustainbility Award, Asia Sustainability Reporting (ASR) bersama National Center For Sustainbility Reporting (NCSR), Institute of Certified Sustainbility Practitioners (ICSP) yang telah berbagi ilmu terkait penerapan SDGs,"ujarnya. (*)

ABG Meet Up FCL Sepakat Komitmen Sinergi Implementasi SDGs

SEBAGAI salah satu rangkaian kegiatan jelang malam Penganugrahan Lampung Sustainbility Award (LSA) 2018, Forum CSR Lampung bersama Tim Fasilitasi CSR Bappeda Provinsi Lampung dan PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang menggelar kegiatan Academician, Business, Goverment (ABG) Meet Up dengan menggelar diskusi yang berlangsung di ruang pertemuan PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang sebagai tuan rumah pada Jumat, 7 Desember 2018.

Mewakili Forum CSR Lampung Ekfan Susanto selaku Head Manager PT Nestle Indonesia Pabrik Panjang mengatakan, terima kasih kepada seluruh undangan yang telah hadir baik dari akademisi, pelaku bisnis dan pemerintahan dalam hal ini Pemprov Lampung dan Bappeda yang ikut dalam rangka Sustainbility Practitioner Conference ABG Meet Up dan Company Visit ke PT Nestle.

"Semoga apa yang telah diterapkan PT Nestle dalam komitmen CSR Berkelanjutan dapat menjadi inspirasi para pelaku usaha dalam sinergi melakukan operasional perusahaannya,"ujar Ekfan.

Ekfan juga memaparkan, Forum CSR Lampung merupakan wadah sharing informasi bagi pelaku usaha melakukan usaha yang bersinergi dengan program pembangungan berkelanjutan.

Selain wadah berbagi informasi, dalam Forum CSR Lampung juga komitmen saling memberi spirit, inspirasi dan sharing knowledge satu sama lain. FCL juga bersama Tim Fasilitasi CSR Bappeda Provinsi Lampung juga memfasilitasi sinergitas program-program perusahaan dengan menyelaraskan kepentingan bisnis perusahaan dan penerapan CSR berkelanjutan.

Dalam perkembangannya saat ini banyak perusahaan yang juga mulai melaksanakan CSR yang bersinergi, tidak hanya memikirkan untung (profit), juga perlu diperhatikan aspek sosial (people) dan lingkungan (planet).

Selanjutnya dalam acara diskusi ABG Meet Up menghadirkan narasumber dari perwakilan akademisi Guru Besar Akuntansi Hijau dan CSR Unika Soegijapranata Prof. Andreas Lako, perwakilan dari pemerintah Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung Bobby Irawan dan perwakilan dari sektor bisnis Ketua Forum CSR Lampung Dr. Saptarini. Dari masing-masing pemateri secara khusus memaparkan upaya sinergi ABG dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs).

Dari pembicara pertama akademisi Guru Besar Akuntansi Hijau dan CSR Unika Soegijapranata Prof. Andreas Lako, memaparkan terkait Perkuat Kolaborasi Sinergi ABG untuk Wujudkan SDGs Bersama Dengan Konsep Green Economy.

Berawal dari isu krusial bersama yang terjadi hampir diseluruh dunia, krisis ekologi atau krisis sosial dan lingkungan yang kian serius, yang terjadi di Indonesia seperti pembakaran lahan, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, sampah hingga berdampak bencana alam.

Melihat kondisi tersebut, tercetuslah aksi global PBB terkait konsep Pembangunan Berkelanjutan dengan mengedepankan pembanguanan yang terpadu berkeadilan dan berkesinambungan. Perlunya mencapai Sustainbility ekonomi, sosial dan lingkungan berkembang dengan corporate governance dan CSR.

Selanjutnya munculnya Green Economy merupakan perubahan dari Capitalis Economy. Dalam Green Ekonomy mengedepankan konsep spirit Pembangunan Berkelanjutan dan Pengentasan Kemiskinan. Sejalan dengan munculnya konsep SDGs pada 2015 bentuk uapaya sinergikan antara planet, people, patnership, prosperity, peace.

Andreas memaparkan, dalam model Kolaborasi Sinergi ABG dan SDGs ialah dengan perduli dengan memberikan solusi mengatasi krisis ekologi, relaksasi SDGs dalam aksi ABG, penghijauan lingkungan, kolaborasi Sinergi dan pelaporan.

Jika dimasukan dalam konsep Green Economy, perlunya sinergi penghijauan pembangunan dan Ekonomi dari pemerintah, penghijauan bisnis dari perusahaan. Seperti Nestle telah berhasil melakukan green paradigma, green manajemen, green proses bisnis, green proses akuntabilitas hingga transparansi informasi.

Dalam motif, tujuan Green Business, Green Corporation dalam Green Economy tujuan akhirnya memiliki dampak besar untuk perusahaan. Pertama menurunkan biaya dan meningkatkan laba, ekuitas dan aset perusahaan, kedua meningkatkan harga dan nilai saham perusahaan dan ketiga mampu mendorong pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, pemateri kedua perwakilan dari pemerintah Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Provinsi Lampung Bobby Irawan memaparkan terkait Sinergitas CSR Pemprov Dengan Program Pembangunan Daerah.

Bobby memaparkan, pecapaian pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung 3 besar di Indonesia, daya saing 10 besar dengan pertumbuhan investasi cukup baik.

Tetapi kendali yang masih jadi tugas besar
pemerintah tingkat kemiskinan Lampung masih masuk dalam 3 besar di Indonesia. Dengan berbagai kendala yang masih dialami, Pemerintah masih terus mencoba lakukan berbagai sinergi khususnya dengan pelaku usaha dengan berbagai program pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi Lampung saat ini tengah menerapkan 3 prioritas kluster yaitu Wilayah Timur pengembangan Industri dengan fokus pembangunan jalan tol, Wilayah Tengah fokus pengembangan pertanian penyangga ketahanan pangan dan Wilayah Barat akan mengembangkan sektor pariwisata. 

Selanjutnya, Pemerintah juga akan menyusun Sustainbility Reporting Goverment, jadi tidak hanya sekedar perusahaan atau pelaku usaha yang melakukan reporting tetapi juga untuk pemerintahan.

Terakhir dari pemateri ketiga perwakilan sektor bisnis Ketua Forum CSR Lampung Dr. Saptarini memaparkan materi terkait ‘Sustainbility Dimata Korporasi’. Potret Pembangunan vs Pengerusakan menjadi hal yang paling disorot dalam operasional bisnis saat ini.

Pengerusakan dalam hal ini merupakan ancaman kerusakan bahan baku, energi, ketersediaan lahan, kemiskinan, sikap kritis, anarkisme yang dapat terjadi jika perusahaan tidak memikirkan Sustainbility atau keberlanjutan.

Rini memaparkan, dalam penerpan Sustaibility langkah awal yang dilakukan adalah pikirkan dan mulai dari diri sendiri. Dalam arti perusahaan mampu memikirkan bahan baku cukup saat ini dan kedepan caranya dengan perhatikan lingkungan, energi yang dipakai, teknologi, limbah, waste culture.

Selanjutnya masuk dalam tahap memikirkan lingkungan masyarakat sekitar, konsumen, supply chain, stakeholder dan penerima dampak lain, isu perubahan iklim hingga peluang bisnis.

Dalam penerapannya, konsep Sustainbility dapat merubah dari perusahaan yang independen yang memikirkan diri sendiri menjadi interdepensi atau saling ketergantungan. Karena pada hakikatnya sebuah perusahaan yang sehat tentu akan saling ketergantungan baik kepada Pemerintah dan Akademisi dalam implementasi program CSR.

“Pada intinya SDGs ialah mampu meluaskan lingkaran Interdepensi, sehingga dari saling ketergantungan ini akan mampu menciptakan sinergi dengan memberikan manfaat pembangunan berkelanjutan lebih luas dan tepat sasaran,”ujarnya. (*)

Komunitas Lampung Mendengar Berbagi Manfaat Bagikan Gratis 500 Alat Bantu Dengar

KOMUNITAS Lampung Mendengar yang merupakan organisasi orang tua dari anak yang memiliki gangguan pendengaran berkerjasama dengan Starkey Foundation dengan didukung Forum CSR Lampung, Wong Coco, Toko Roti Amika bersama pihak lainnya  menggelar kegiatan Mendengar Untuk Bahagia dengan membagikan 500 alat dengar gratis kepada masyarakat Lampung yang terkena gangguan dengar. Kegiatan berlangsung di Gedung Balai Keratun Pemprov Lampung pada Sabtu, 01 Desember 2018.

Selain membangikan 500 alat dengar gratis dan edukasi alat bantu dengar, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kepercayaan diri bagi masyarakat Lampung yang mengalami gangguan pendengaran.

Plt Ketua Komunitas Lampung Mendengar Agus Tabari memaparkan, bahwa mendengar merupakan kebutuhan vital setiap manusia, namun tidak semua orang mendapatkan karunia pendengaran tersebut.

“Data prevalensi ketulian di Indonesia diperkirakan 4,5% (11,5 Juta) dengan penyebab penyakit telinga 18,5% , gangguan pendengaran 16,8% dan tuli berat 0,4%, angka ini tertinggi pada usia 7-18 tahun atau pada anak SD, SMP dan SMU,”jelas Agus.

Selain itu berdasarkan hasil RISKESDAS 2013, menunjukan 2,6% penduduk Indonesia berusia 5 tahun mengalami gangguan pendengaran berupa, 0,09% ketulian, 18,8% serumen prop (Gumpalan kotoran pada telinga yang mengeras dan 2,4 % secret (Cairan) di liang telinga.

Penderita gangguan mendengar di provinsi lampung tiap tahun terus bertambah, berdasarkan data dari Kementrian Sosial.

Alat Bantu Dengar adalah alat bantu yang di gunakan oleh seseorang dengan gangguan dengar (Tuli) untuk mendengar, perkembangan teknologi alat bantu mendengar saat ini sudah mampu memproduksi alat bantu mendengar yang dapat digunakan pada penderita gangguan mendengar ringan, sedang, berat bahkan sangat berat, kecuali pada kasus kasus tertentu, sehingga dengan menggunakan alat bantu dengar yang tepat banyak sekali anak anak tunarungu dan masyarakat dapat terbantu dalam mendengar.

Komunitas Lampung Mendengar sebagai organisasi orang tua dari anak yang memiliki gangguan pendengaran bekerjasama dengan Starkey Foundation bermaksud membagikan alat bantu dengar gratis sebanyak 500 buah.

Starkey foundation adalah lembaga nirlaba yang selama ini konsen untuk peduli kepada masyarakat yang mengalami gangguan dengar di dunia.

Di Indonesia pembagian alat bantu dengar gratis ini sudah berjalan di tahun ke lima, untuk provinsi Lampung pembagian alat bantu mendengar ini adalah yang pertama.

Kegiatan pemberian alat bantu dengar ini termasuk bentuk implementasi tanggung jawab sosial berkelanjutan yang dilakukan oleh sebuah komunitas. Terciptanya budaya kepedulian, tentu akan terasa lebih luas manfaatnya apabila dilakukan secara bersama - sama dan saling bersinergi dari berbagai pihak. (*)