FCL Dorong Semua Pihak Semangat Kontribusi Dalam Ajang LSA 2018

SETELAH Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Provinsi bersama Forum Corporate Social Responsibility Lampung (FCL) menggelar rapat pada awal November lalu, Lampung CSR Award kini resmi bertransformasi menjadi Lampung Sustainability Award (LSA) yang rencananya akan dihelat pada bulan Desember mendatang.

Setelah diselenggarakan selama dua tahun berturut-turut, Gubernur Lampung kembali akan memberikan penghargaan kepada pelaku usaha dan badan publik yang telah menjalankan program  CSR atau mendukung pembangunan berkelanjutan yang dikenal dengan istilah sustainability development. 

Ditahun ketiga ini, penghargaan yang semula dinamakan Lampung CSR Award (LCA) itu bertansformasi menjadi Lampung LSA. 

"Program Sustainable Development seyogyanya bukan hanya dilakukan oleh perusahaan berskala besar, namun juga ole UKM dan bahkan badan publik bahkan lembaga pemerintah,"ujar Ketua Forum CSR Lampung Saptarini.

Rini melanjutkan, LSA diharapkan bisa memberi apresiasi untuk semua pihak yang sudah melakukan upaya-upaya untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu pembangunan yang  mampu memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi mendatang.  

"LSA tidak terbatas perusahaan saja, akan tetapi ke semua sektor secara luas. Mulai dari Badan, Lembaga, Perbankan, UMKM serta pemerintah daerah yang sudah merealisasikan program pembangunan berkelanjutan,"ujar Ketua Pusat Study CSR UBL tersebut.

Saatnya menghilangkan cara pandang sempit dan egosektoral antar lembaga pemerintah atau badan publik secara internal maupun dengan pelaku usaha dan akademisi yang sering  menyebabkan inefisiensi, inefektivitas, overlapping, serta pemborosan anggaran. Sinergi akan membuat beragam masalah bisa teratasi dengan baik. 

Salah satu kekuatan SDGs adalah mendobrak kakunya egosektoralisme (silos), mendorong kerjasama, kesalingterkaitan (interconectedness) dan menyatukannya melalui indikator terukur. Indonesia kini memiliki 319 indikator SDGs. 

Untuk mencapai setiap target indikator SDGs, rencana aksi pelaksanaan sektor terkait harus dimasukkan, dimonitor dan dievaluasi, karena itu peran akademisipun menjadi sangat penting.

Isue pemanasan global, dampak perubahan iklim membuat dunia menyadari, perlunya kolaborasi, sehingga Majelis Umum PBB menggaungkan SDGs. 

Pemerintah Indonesia merupakan salah satu negara pendukung dan untuk  menunjukkan komitmen, Presiden menerbitkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

Melalui Forum CSR Lampung, selama ini perusahaan-perusahaan di wilayah Lampung, baik swasta maupun BUMN bersinergi untuk berbagi penguatan pelaksanaan program, baik dari sisi pengetahuan dan kolaborasi program hingga memberikan dukungan kepada program pembangunan daerah.

Forum ini mensosialisasikan CSR yang sebenarnya, yang bukan hanya bicara tentang seberapa banyak dana ditebar, namun bagaimana para pelaku usaha mengintegrasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi kedalam proses bisnisnya, sehingga para pemangku kepentingan mendapat manfaat optimal. 

Untuk mendukung pelaksanaan LSA, Bappeda menggelar rapat koordinasi dengan SKPD di lingkungan kerja Pemerintah Provinsi Lampung, pada siang harinya Bappeda melakukan pertemuan dengan para pelaku usaha termasuk UKM dan Badan Publik yang menjalankan peran tanggung jawab sosial dan lingkungan. 

Dengan trasformasi ini diharap lingkaran apresiasi juga bisa meluas hingga ke badan hukum publik yang menyelenggarakan fungsi tanggung jawab sosial dan lingkungan, sekaligus menguatkan penerapan sinergi antar lembaga dan organisasi dengan pemerintah guna mempercepat pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Lampung, untuk mendukung pencapaian Indonesia dan dunia. 

Untuk itu anggota Arbiter BANI ini juga berharap, banyak perusahaan dan UKM yang menyampaikan Laporan atau Informasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan melalui Forum CSR Lampung, bukan hanya sekedar untuk mendapat apresiasi, namun juga karena melaksanakan program tanggungjawab sosial dan lingkungan merupakan kehormatan (dignity), indikator suatu badan usaha atau badan publik dikatakan sebagai organisasi yang bertanggungjawab dan layak dipercaya. 

Dan, untuk Ketua tim penilai LSA 2018 tahun ini langsung dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLHD). (*)