Tiga Tahap Strategi Fase Penanganan Bencana Tsunami Selat Sunda di Lampung

BERBAGAI bantuan berhasil tersalurkan untuk para korban bencana Tsunami Selat Sunda, khususnya daerah Lampung Selatan berkat kerja sama apik antara perusahaan swasta dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lampung Selatan.

Dalam tempo singkat, pebisnis, lembaga negara, dan wakil Pemerintah merapat ke posko Penanganan Darurat Bencana Tsunami yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Lampung Selatan.

Nanang Ermanto, Plt. Bupati Lampung Selatan, menyampaikan ucapan terimakasih dan apresiasi sebesar-besarnya kepada perusahaan baik BUMN maupun perusahaan swasta yang telah bahu-membahu dan bergerak sehingga pemerintah tak merasa sendiri menangani penanggulangan dampak bencana.

“Dengan kebersamaan dan bantuan dari banyak pihak, saat ini pemerintah sudah bisa mengatasi masalah logistik khususnya makanan untuk para korban,” ujarnya.

Terlebih lagi, dalam waktu yang sangat cepat pula, koordinasi dan keputusan ditetapkan dalam rangka merumuskan strategi fase penanganan bencana.

Fase pertama, tanggap darurat. Fase ini masalah logistik sementara ini sudah teratasi, bantuan kesehatan dan perlengkapan belajar untuk anak-anak yang masih sekolah masih menjadi perhatian.

Fase kedua, pemulihan pasca-tanggap darurat. Fase yang menyediakan shelter alias penampungan sementara untuk para pengungsi, termasuk ruang ibadah, tempat mandi-cuci-kakus (MCK), serta edukasi yang diperlukan bagi masyarakat terdampak direlokasi.

Di samping faktor sosial, fase ini juga fokus pada pemulihan sektor ekonomi seperti pencarian ide inovatif sehingga memampukan masyarakat terdampak bisa memulai lagi bisnisnya dan kegiatan ekonominya. Misalnya saja, pembentukan kelompok belajar pembentukan bisnis skala usaha kecil menengah (UKM), termasuk pendampingan dan bantuan awal merintis usaha.

Untuk memulai tahap pemulihan, akan diperlukan akademisi. Keterlibatan universitas dan perguruan tinggi di Lampung sangat diperlukan. Sehingga, diperlukan juga rapat koordinasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan universitas.

“Fase ketiga, pembangunan kembali. Tahap ini memerlukan lahan untuk relokasi yang posisinya di daerah yang lebih tinggi dari kawasan dataran rendah, terutama wilayah pantai. Selain itu, fase ini juga akan fokus pada aspek penataan lingkungan hidup. ," ujar Freddy SM, Sekretaris Daerah Pemkab Lampung Selatan.

"Pembangunan rumah sudah dikoordinasikan dengan Dinas PU. Fase ketiga ini akan dibahas lebih lanjut setelah ada pemetaan dan data pemerintah yang bekerja-sama dengan akademisi," imbuh Freddy.

Uluran tangan semua pihak

Hadir di rapat koordinasi di Posko Penanganan Darurat Bencana Tsunami, Lampung Selatan, Kamis (28/12), antara lain Plt. Bupati beserja jajaran, Ketua Forum Corporate Social Responsibility (CSR) Lampung, Ketua Forum CSR Lampung Selatan, Koordinator Lapangan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Peduli Bencana Tsunami, Perusahaan BUMN, serta para wakil perusahaan swasta. Ketua Forum CSR Lampung Saptarini bercerita, bencana telah menggerakkan semua pihak bergerak, tanpa kecuali.

Forum CSR Lampung, kata Saptarini, mengapresiasi segala bantuan, apapun itu bentuknya. Bantuan tidak pernah bisa dinilai oleh rupiah saja. Tetapi, semangat yang digerakkan oleh hati nurani terhadap sesama inilah yang perlu kita apresiasi. "Bahkan tenaga relawan yang turun ke lapangan, kami sangat berterima-kasih," tegasnya.

Oleh karena itulah, nilai bantuan yang hingga tanggal 26/01 ditaksir sekitar Rp 1.209.034.000 itu hanyalah angka-angka yang jika dibandingkan dengan uluran tangan banyak pihak, tentu bisa saja lebih besar. Sangat tidak bisa dihitung dan dibandingkan dengan nilai rupiah.

Arif Fathullah, salah satu peserta rapat, bilang, tipe penanggulangan bencana di Lampung berbeda dengan dengan bencana tsunami di daerah lain. Sebab, penyebabnya juga berbeda.
“Tsunami tidak bisa diprediksi kapan Gunung Anak Krakatau akan berhenti beraktivitas. Diperlukan energi dan sumber daya yang panjang. Sementara, perusahaan punya keterbatasan. Jadi, walaupun perusahaan berkomitmen membantu, diperlukan strategi dan kekompakan dalam penanggulangan bencana akibat anak krakatau di Lampung,” ujarnya.

Tidak ada bantuan berupa uang

Hingga hari ini, setidaknya ada 36 perusahaan BUMN dan swasta, termasuk rumah sakit dan badan publik seperti BPJS Ketenagakerjaan yang kompak “mengulurkan tangannya” untuk Lampung Selatan. Jumlah perusahaan bisa juga bertambah. Total bantuan seluruhnya disalurkan berupa barang-barang logistik, makanan dan minuman, serta obat-obatan, selimut, perlengkapan ibadah, dan lain-lain.

Bantuan juga mengalir berupa penggunaan operasional alat berat, kendaraan, serta bantuan lain yang secara rupiah juga tak bisa dinilai dari pihak-pihak yang enggan disebut identitasnya. Jadi, imbuh Saptarini, kami juga merasa perlu menegaskan, tidak ada bantuan yang diberikan dalam bentuk uang tunai.

“Ini untuk memudahkan koordinasi, mempercepat penyaluran bantuan dan menghindari risiko prasangka. Jangan sampai Pemerintah Daerah yang sudah bekerja dengan baik, malah dituduh macam-macam,” tegas dia.(*)